Donggala - Puspitakarti Menjadi Pusat Pembibitan Ternak KTI

Palu, 25/07/07
Pusat Pembibitan Ternak dan Penangkaran Hortikultura (Puspitakarti) Karava Tandau Desa Sidondo Kecamatan Biromaru, diharapkan dapat menjadi pusat pembibitan ternak untuk Kawasan Indonesia Timur (KTI) yang memiliki potensi sangat besar dengan luas lahan 58 hektar. Hal ini disampaikan Ketua rombongan Komisi IV DPR-RI, Fachri Andi Leluasa, saat melakukan kunjungan kerja (Kunker) di Kecamatan Biromaru, Selasa (24/7)

Rombongan Komisi IV yang berjumlah 14 orang ini, menurut Fachri perlunya Puspitakarti menjadi pusat pembibitan ternak untuk KTI selain produksi sapi di Indonesia mengalami penurunan, juga terkait penguncuran Dana Alokasi Khusus (DAK) yang harus memiliki payung hukum serta pembibitan ternak harus dilakukan untuk kepentingan nasional. "Terkait pengembangan peternakan secara nasional, Donggala harus menjadi perhatian kita (Komisi IV). Dan setelah kita melihat, sebaiknya tempat peternakan atau pusat pengembangan pertanian dan peternakan ini lebih dikembangkan lebih jauh lagi dalam rangka ketersediaan benih sapi khusus untuk KTI. Apakah nanti berbunyi pusat pengembangan benih sapi KTI atau apalah namanya tempat ini harus kita kembangkan lebih jauh lagi. Dalam rangka kepentingan bersama, baik untuk masyarakat Donggala, Sulawesi Tengah, bahkan untuk KTI. Khususnya daerah Kalimantan," ujar Wakil Ketua Fraksi Pastai Golkar ini.

Sehingga bantuan DAK yang diharapkan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan (Distanak) Kab. Donggala sebesar Rp. 10 M, dapat direalisasikan. Mengingat beberapa program pengembangan pertanian, lanjut Fachri seperti percetakan sawah baru diluar Pulau Jawa menjadi prioritas utama saat ini, jelasnya.

Lokasi Puspitakarti Karava Tandau yang berada diketinggian 300 meter dari permukaan laut (dpl) ini, menurut Kepala Distanak Andi Djuhardi juga memerlukan sarana air untuk tanaman hortikulktura. Dimana air yang dapat dimanfaatkan adalah air yang berada di Irigasi Gumbasa dengan menggunakan metode pompanisasi yang tidak hanya membutuhkan anggaran untuk pembangunannya tetapi juga izin prinsip dari Departemen Pekerjaan Umum (PU) mengenai pemanfaatan air irigasi primer. "Kami juga mengharapkan agar Komisi IV dapat menjembatani komunikasi ke Departemen PU, mengenai izin penggunaan air irigasi Gumbasa", ungkap mantan penyuluh pertanian di tahun 70-an ini.

Karena menurut Andi jika sistem pompanisasi dapat direalisasikan maka dapat dimanfaatkan untuk lahan tidur seluas 1800 hektar yang ada di sekitar Lembah Palu, terangnya. Sementara terkait dengan bantuan DAK yang diharapkan Distanak, Komisi IV memberi respon positif. Menurut Fachri pihaknya akan menganggarkan DAK sekitar Rp. 10 M untuk Distanak. "Kita sudah tugas-kan Ketua DPRD Donggala untuk mengurus DAK. Karena hanya Ketua DPRD yang bisa melakukan lobi", ujar Fachri setengah bercanda disela-sela diskusi yang dipandu Andi Djuhardi.(mercusuar,25/7)